Jakarta – Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 yang digunakan merevisi Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Rencana Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Beleid yang mana diteken pada 8 Desember 2023 itu melonggarkan aturan tingkat komponen pada negeri (TKDN) serta mengatur pemberian insentif impor kendaraan listrik.
Ketua Umum Asosiasi Industri Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setiadi menjelaskan dampak dari terbitnya aturan baru itu terhadap sektor kendaraan listrik. Menurut dia, meskipun ada instruksi presiden pemerintah wilayah untuk membeli keendaraan listrik, tapi pangsa Indonesia masih cukup luas.
“Penduduk Indonesia lebih lanjut dari 200 juta,” ujar Budi pada waktu dihubungi pada Kamis, 14 Desember 2023.
Nanti, beliau melanjutkan, pasti akan ada titik temu antara item kendaraan listrik yang mana sudah ada TKDN juga yang mana masuk baru tapi belum TKDN. Jika belum TKDN kemudian belum ada bantuan pemerintah tarif pasti tinggi. “Di awal tiada akan mengancam.”
Namun, Budi menjelaskan memang benar akan ada persinggungan, tapi tarif pasti lebih tinggi hemat yang digunakan punyaTKDN. “Kami lihat warga kualitas jadi pertimbangan tapi tarif jadi prioritas utama,” tutur Budi.
Sementara, menanggapi hal tersebut, ekonom dari Center of Law and Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemerintah inkosisten pada menyebabkan aturan. “Inkonsistensi ini yang memproduksi pelaku bisnis maupun distributor ragu untuk berekspansi,” ujar Bhima pada Kamis, 14 Desember 2023.
Adapun pada aturan teranyar, Perpres Nomor 79 Tahun 2023, pemerintah memundurkan target penerapan TKDN 40 persen ke 2026 dari sebelumnya pada pada 2024. Kelonggaran yang dimaksud berlaku untuk sepeda gowes motor listrik maupun mobil listrik.
Selain merelaksasi TKDN, pemerintah memberi insentif merupakan pembebasan bea masuk menghadapi impor kendaraan bermotor listrik berbasis elemen penyimpan daya pada keadaan untuk atau completely built up (CBU). eksekutif juga memberi insentif pajak pelanggan menghadapi barang mewah serta pembebasan atau pengurangan pajak tempat untuk CBU.
Alih-alih menjadi kesempatan untuk lebih lanjut meningkatkan TKDN, menurut Bhima, revisi Perpres ini justru menyebabkan entrepreneur mengambil celah keuntungan. “TKDN direlaksasi plus bisa jadi impor CBU, ya buat apa capek-capek menyebabkan pabrik di dalam Indonesia? Menikmati marjin impor kan tambahan menarik serta untungnya tambahan cepat,” ujar Bhima.
MOH KHORY ALFARIZI | CAESAR AKBAR | RIRI RAHAYU
: TKDN Kendaraan Listrik Diundur kemudian Impor CBU Dapat Insentif, Ekonom: Kita Kecolongan Dua Kali
